Ternyata MBG itu Tidak Gratis. Netizen : "dibohongi lagi aja."

JAKARTA, – Makan Bergizi Gratis atau biasa disebut dengan MBG kembali menjadi polemik di masyarakat khususnya para netizen yang merasa keberatan dengan menu program MBG tersebut.

Sejatinya, mayoritas masyarakat setuju dengan adanya program tersebut dengan catatan sesuai harapan dan tidak dikorupsi.

*Salah satu SPPG yang dikelola Polri. Photo : Ist*

Adapun jika atau telah ditemukan beberapa permasalahan dalam pelaksanaannya seperti; keracunan, menu yang tidak sesuai, menu yang masih mentah, menu yang sedikit dan permasalahan dilapangan yang lainnya, terus lakukan evaluasi dan perbaikan.

Salah satu Pengelola Dapur MBG menyatakan bahwa kami akan terus berupaya untuk memberikan pelayanan yang terbaik, jika memang ada yang kurang berkenan dengan pelayanan kami, maka berikanlah kami saran dan kritik.

*Anak Siswa SD sedang menunjukkan beberapa menu dari Program MBG. Photo : Ist*

“Kami akan terus berupaya semaksimal mungkin untuk menjadi yang terbaik, silahkan kritik kami jika ada pelanggaran,” kata salah satu Pengelola SPPG kepada awak media.

SEKILAS TENTANG BGN :

Badan Gizi Nasional (BGN) lembaga yang bertanggung jawab atas Program Makan Bergizi Gratis (MBG) merupakan lembaga pemerintah non-kementerian yang bertanggung jawab langsung kepada Presiden. Status Kepegawaian di lingkungan Badan Gizi Nasional (BGN) adalah ASN, yang meliputi PNS (tetap) dan PPPK (kontrak).

*Kepala Badan Gizi Nasional/ BGN, Dadan Hindayana. Photo : Ist*

Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) saat ini adalah Dr. Ir. Dadan Hindayana. Ia dilantik oleh Presiden Joko Widodo pada 19 Agustus 2024.

Kepala BGN :

Dadan Hindayana

(sejak 19 Agustus 2024 – sekarang).

Wakil Kepala Bidang Operasional:

Irjen Pol. (Purn.) Sony Sonjaya.

Wakil Kepala Bidang Organisasi :

Letjen TNI (Purn) Lodewyk Pusung.

Wakil Kepala Bidang Komunikasi:

Nanik Sudaryati Deyang.

PERSPEKTIF PUBLIK :

*Bang Umar, Penggiat Media Sosial dan Pengamat Kebijakan Publik. Photo : Ist*

Ditempat terpisah, Penggiat Media Sosial dan Pengamat Kebijakan Publik, Bang Umar, begitu biasa beliau dipanggil, mengatakan bawah Program Makan Bergizi Gratis (MBG) memang disebut “gratis” bagi penerima manfaat—anak sekolah, ibu hamil/ menyusui dan balita.

Namun, tentu saja pembiayaannya berasal dari APBN (Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara), yang bersumber dari pajak dan penerimaan negara lain. Jadi, istilah “gratis” di sini berarti penerima tidak perlu membayar langsung, tetapi biaya ditanggung oleh negara menggunakan uang rakyat.

Rincian Pendanaan MBG :

Anggaran 2025 : sekitar Rp71 triliun dialokasikan untuk operasional program MBG.

Prioritas RAPBN 2026 : MBG masuk sebagai salah satu dari 8 program prioritas pemerintah.

Sumber dana : berasal dari APBN, sehingga pada dasarnya menggunakan pajak dan penerimaan negara lain.

Manfaat tambahan : selain menyediakan makanan bergizi, program ini juga membuka lapangan kerja baru. Data Badan Gizi Nasional mencatat lebih dari 789 ribu orang direkrut untuk mendukung pelaksanaan MBG hingga awal 2026.

“Ada yang melihat MBG sebagai investasi jangka panjang untuk kualitas SDM, karena gizi anak berpengaruh pada kesehatan dan produktivitas bangsa,” ujarnya.

Namun, kritik muncul karena besarnya anggaran. Misalnya, ada perbandingan bahwa dana MBG per bulan bisa setara dengan biaya kuliah ratusan ribu mahasiswa selama puluhan tahun.

“Singkatnya, MBG memang gratis bagi penerima, tapi dibiayai dari uang rakyat melalui APBN. Pertanyaannya lebih ke arah: apakah manfaat jangka panjangnya sepadan dengan besarnya anggaran yang dikeluarkan,” pungkasnya.

Jurnalis : Raja Aprilia
Editor : Gusti Karlina