Menyikapi Protes Warga terhadap menu MBG, Gubernur Yogyakarta : “BGN dan SPPG harus mencantumkan daftar harga pada setiap menu MBG.”
YOGYAKARTA, – Protes dan keluhan warga yang menilai menu Makan Bergizi Gratis (MBG) kurang sesuai dengan ekspektasi terus bergulir seperti bola salju dan bom waktu.
Warga sangat menyayangkan pelaksaan program MBG tersebut tidak transparan dan profesional.
“MBG itu tidak gratis, program MBG itu dibayar pakai uang rakyat,” ujar salah satu warga kepada awak media.
Menyikapi keluhan dan protes warga tersebut, Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta, Sri Sultan Hamengku Buwono X, memberikan arahan kepada Badan Gizi Nasional (BGN) dan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) agar mencantumkan harga pada setiap menu program Makan Bergizi Gratis (MBG).
Pencantuman daftar harga dinilai penting untuk meningkatkan transparansi anggaran sekaligus menjawab sorotan publik terhadap kualitas makanan yang disajikan.
“Jika masih tidak dicantumkan daftar harga pada setiap menu MBG, kami menduga ada praktek dugaan korupsi di BGN dan SPPG,” lanjut warga.
Selain itu, langkah tersebut juga merupakan respons atas maraknya pembagian menu makanan kering MBG selama Ramadan 2026 yang memicu perhatian masyarakat.
Pasalnya, sejumlah pihak menilai kualitas makanan kering yang dibagikan kerap tidak sebanding dengan alokasi anggaran sebesar Rp.10 ribu per porsi.
Dengan kebijakan baru ini, Pemerintah DIY berharap pengelolaan program Makan Bergizi Gratis dapat lebih akuntabel, tepat sasaran, serta menjaga kepercayaan masyarakat terhadap program pemenuhan gizi.
Jurnalis : Raja Aprilia
Editor : Gusti Karlina
