Demi menjaga Marwah, Harga Mobil Dinas Gubernur Kaltim sebesar Rp. 8,5 Milyar, Jauh Melebihi Harga Mobil Dinas Presiden Prabowo.
1 min read

Demi menjaga Marwah, Harga Mobil Dinas Gubernur Kaltim sebesar Rp. 8,5 Milyar, Jauh Melebihi Harga Mobil Dinas Presiden Prabowo.

KOTA SAMARINDA, KALIMANTAN TIMUR – Pengadaan mobil dinas Gubernur Kalimantan Timur senilai Rp 8,5 miliar menuai perhatian publik. Rudy mengatakan, pengadaan mobil ini bertujuan menjaga marwah Kalimantan Timur, terutama di mata tamu yang datang ke Ibu Kota Nusantara.

“Kalimantan Timur adalah ibu Kota Nusantara, miniatur Indonesia. Tamu bukan hanya kepala daerah se-Indonesia, tapi juga global. Masa iya kepala daerahnya pakai mobil kadarnya. Kita jaga marwahnya Kaltim,” kata dia.

Diketahui Anggaran Rp 8,5 miliar ini direncanakan untuk membeli SUV hybrid bermesin 3.000 cc yang dinilai mampu menjangkau medan yang sulit dan mendukung efektivitas kerja pimpinan daerah.

Pemprov Kaltim menyatakan bahwa proses pengadaan melalui LPSE merupakan bentuk transparansi kepada publik.

Meskipun nilai Rp. 8,5 miliar tersebut memicu pro dan kontra, Gubernur memastikan bahwa pengadaan ini bertujuan untuk menunjang fungsionalitas dan kewibawaan jabatan kepala daerah sesuai dengan koridor hukum yang berlaku.

Sekretaris Daerah Kaltim Sri Wahyuni menjelaskan, perencanaan tersebut telah melalui kajian kebutuhan serta mempertimbangkan efektivitas tugas gubernur di lapangan. Menurut dia, kondisi geografis Kaltim yang menantang membutuhkan kendaraan dengan spesifikasi tangguh.

“Pak Gubernur berkomitmen untuk memantau langsung setiap permasalahan di pelosok. Untuk mencapai titik-titik krusial dengan medan seberat itu, dibutuhkan kendaraan yang andal dan representatif,” ujar Sri Wahyuni.

Masyarakat mengatakan bahwa marwah suatu daerah itu bukan dilihat dari prestise atau kelayakan sebuah mobil tapi dilihat bagaimana masyarakat itu sejahtera yakni tercukupi sandang, pangan dan papan.

“Marwah pemerintahan tidak diukur dari megahnya fasilitas pejabat, tetapi dari sejauh mana kebijakannya menghadirkan kesejahteraan dan keadilan bagi rakyat. Fasilitas boleh ada sebagai representasi negara, namun prioritas utama tetap pada pelayanan dan kemaslahatan publik,” ujar Ridwan, warga Kaltim kepada awak media.

 

Jurnalis : Raja Aprilia
Editor : Gusti Karlina

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *